HTI Press, Surabaya. “Solusi mengatasi krisis pangan yang ditawarkan pemerintah saat ini masih tambal sulam. Padahal krisis pangan ini berpangkal pada persoalan teknis, strategis, dan ideologis,” ungkap Sucipto, dalam acara Halaqoh Islam dan Peradaban edisi ke 30. Bertajuk “Ironis Negara Agraris, Raih Kedaulatan Pangan dengan Khilafah”. Ahad (29/9) di Graha Astranawa Lt.3 Jl. Gayungsari Timur VIII-IX No.35 Surabaya. Ruangan berkapasitas 250 orang dipadati peserta. Hadir sebagai pembicara DR. Arim Nasim (DPP HTI), DR. Sucipto Syarifuddin (Dosen Fak. Teknologi Pertanian Univ. Brawijaya), Bapak Kemas (Bendahara HKTI Jatim) berhalangan hadir. Meskipun demikian, suasana diskusi begitu gayeng dan antusias.

Sucipto menambahkan masyarakat pada saat ini enggan menjadi petani dikarenakan pemerintah tidak peduli dengan masalah pertanian.“SDM banyak tapi ironis. Tidak banyak yang ingin menjadi petani, meskipun mahasiswa jurusan pertanian. Hal ini karena negara tidak perhatian dalam urusan pertanian dan pangan. Rakyat diminta mengurusi dirinya sendiri. Sampai urusan mati pun diurus sendiri,” tegas Sucipto lantang.

Sementara Arim nasim menjelaskan secara rinci bahwa saat ini Allah telah membuka borok penguasa. Para penguasa yang saat kampanye berjanji menunjukan tidak becus mengurusi rakyatnya. Bahkan korupsi kian menjadi-jadi hingga menembus kursi kepresidenan. Konsep ketahanan pangan berasal dari politik ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Secara rinci ketahanan pangan meliputi: Pertama, jaminan kebutuhan pangan oleh negara. Kedua, ketersediaan pangan dengan memanfaatkan tanah untuk lebih produktif dalam ketersediaan pangan. Ketiga, infrastruktur yang memadai untuk produktifitas pangan meliputi jalan dan teknologi. Keempat, kemandirian dengan menhasilkan produk pangan sendiri. Jika ketersediaan kurang, maka bisa impor asalkan tidak ada ketergantungan dari luar negeri. Kelima, tidak boleh ada penimbunan dan penentuan harga oleh negara.

“Karena urusan kedaulatan pangan erat kaitannya dengan politik ekonomi. Maka politik ekonomi kapitalisme saat ini tidak mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Harus ada perubahan ke arah ekonomi Islam. Karena dalam ekonomi Islam mengatur pemerataan pangan kepada rakyat. Ekonomi Islam hanya bisa diterapkan dalam Khilafah. Inilah esensi meraih kedaulatan pangand engan Khilafah, bukan lainnya,”tegas Arim Nasim.

Di sela-sela sesi tanya jawab ada testimoni menggugah dari Eko Wiharno (Mantan anggota DPRD dari PPP). Beliau yang sehari-hari tinggal di Probolinggo sudah mengenal ide HTI sejak SMA di tahun 1989. Beliau sangat menyayangkan baru sebulan menjelang Muktamar Khilafah 2013 bertemu orang HTI. Masa pencarian selama 24 tahun akhirnya berbuah manis. Eko tidak betah menjadi anggota dewan, akhirnya memutuskan untuk berhenti. Setelah itu beliau aktif mengikuti kajian HTI. Eko sadar bahwa demokrasi, sekularisme, dan ide kufur lainnya ternyata haram. Saat ini Eko menjadi barisan pejuang Syariah dan Khilafah.

“Salut dengan HTI karena berkata lantang. Tidak memakan harta bantuan dari orang-orang kafir. Tujuan dan visi-misi HT jelas, tidak seperti yang lain masih mengawang. Bahkan ada yang ingin menerapkan Syariah tanpa Khilafah. Maka itu mustahil. Allah Akbar.” Tandas Eko.

Pada sesi closing statement, Sucipto mengajak semua kalangan untuk melakukan perubahan menuju kepada keyakinan kita dengan memanfaatkan profesi dan keislaman yang ada. Sementara itu Arim menegaskan, mengajak semua hadirin untuk bergabung bersama HT menegakan Khilafah dengan melakukan dakwah,dakwah, dan dakwah.[]MI HTI Jatim

Source: Religi