Konsumen Cerdas Paham Perlindungan KonsumenKonsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen merupakan judul pembahasan dalam artikel ini serta sekaligus ikut membantu Sosialisasi dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Seperti apakah Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen itu? Ketahui jawabannya dalam seluruh tulisan ini. Anda akan mendapatkan jawaban terlengkap di artikel ini. Oleh karena itu, Saya Budi Santoso sebagai Penulis menyarankan agar Anda membaca tulisan ini sampai selesai, agar Anda mendapatkan pengetahuan dan bisa menjadi Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen.

Poin penting dari pembahasan topik ini adalah demi kenyamanan dan keselamatan bagi kita semua sebagai konsumen yang mengkonsumsi produk yang beredar di pasar Indonesia. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa, sejak dibukanya pasar bebas di Indonesia dengan beberapa negara tetangga. Salah satu contohnya yaitu Negara China. Berakibat kondisi di pasar internal dalam negeri ini kebanjiran produk dari negeri tersebut. Nah, jika kita tidak jeli dalam memilah dan memilih, maka bisa jadi kita sebagai konsumen akan menjadi korban dalam menggunakan produk-produk tersebut.

Menjadi Konsumen Cerdas dalam usaha memilah dan memilih merupakan kunci dalam mencegah masalah yang terjadi pada diri kita. Apalagi jika kita tergolong Konsumen yang sangat kosumtif dalam membeli barang maupun jasa. Terkadang kita juga lengah saat kita membeli kemasan produk yang beredar di pasaran tanpa memikirkan apakah mendesak ataukah tidak? Apakah aman ataukah tidak? Apakah betul-betul penting atau tidak untuk diri kita sendiri? Apakah sesuai dengan hak setiap konsumen atau tidak? Dan apakah sesuai dengan hak sebagai konsumen yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang no. 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen atau tidak? Seperti apakah isi Hak konsumen dalam Undang-undang no. 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen itu? Rincian serta Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Produk yang dibutuhkan Konsumen haruslah aman.

Jika kita melalaikan ini, maka produk yang kita beli bisa jadi mudah rusak dan bahkan akan memberikan keburukan atau mencelakakan kita, contohnya Anda bisa melihat gambar di bawah ini:

velg - Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen

SNI Velg – Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen

Produk Velg yang tidak memenuhi syarat SNI (Standart Nasional Indonesia) seperti gambar di atas akan bisa membuat kita celaka. Kemungkinan terburuknya adalah saat kita mengendarai sepeda motor, bisa jadi akan rusak saat perjalanan. Nah, ini tentu akan membahayakan kita, bahkan orang lain juga. Ini bisa saja terjadi saat kita lalai dalam memilih produk yang tidak aman dan tidak memenuhi SNI. Harusnya kita bisa menjadi Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen.

2. Mendapatkan informasi yang relevan atau sesuai terhadap produk yang dipakai oleh Konsumen.

Dalam pembelian produk maka kita sebagai Konsumen berhak untuk mendapatkan hak berupa data atau informasi tentang produk yang akan kita beli. Tentu data informasi ini harus yang relevan dengan produk tersebut. Contoh: Sebagaimana gambar di atas berupa velg. Jika Barangnya berupa Velg, maka data yang bukan kita butuhkan adalah siapa saja yang sudah menggunakan velg ini? Kalau artis yang sudah menggunakannya, siapa saja, namanya siapa, artis dari mana saja, rumahnya dimana, dan lain sebagainya. Bukan data informasi seperti ini yang kita butuhkan. Tetapi, data informasi yang betul-betul kita butuhkan adalah buatan tahun berapa, dibuat dari negara mana, dibuat oleh perusahaan apa, dan apakah sudah memenuhi standart SNI atau belum.

3. Memiliki hak untuk berbicara dan didengar tentang produk yang akan dibeli oleh Konsumen.

Saat Konsumen akan membeli produk, maka Konsumen berhak untuk bertanya tentang produk yang akan dibeli. Dan juga berhak untuk mendengarkan jawaban yang tepat tentang produk yang ditanyakan. Ini penting agar konsumen betul-betul terpuaskan tentang informasi tentang produk yang akan dibeli. Sehingga produk yang dibeli Konsumen betul-betul berkualitas.

4. Memilih produk yang akan dibeli Konsumen.

Hak lain yang harus didapatkan oleh konsumen atau pembeli adalah memilih. Memilah dan memilih produk memang sangatlah penting untuk konsumen agar produk yang dibeli betul-betul berkualitas. Jika konsumen hanya membeli tanpa memilah dan memilih sesuai standart dan ketentuan yang berlaku, maka yang terjadi konsumen yang akan mendapatkan produk yang tidak berkualitas atau bisa jadi produk yang dibeli termasuk produk gagal.

5. Mendapatkan edukasi atau Informasi yang mendidik Konsumen tentang pembelian produk yang dibeli oleh Konsumen.

Konsumen juga berhak mendapatkan edukasi tentang produk yang dibeli, baik itu berupa teks, audio, visual, atau audio visual. Edukasi yang berbentuk teks salah satunya yaitu berupa buku manual. Edukasi berbentuk audio bisa berupa rekaman dalam kepingan CD. Edukasi berbentuk visual yaitu lembaran kertas berisi gambar-gambar tentang manual intruksi, tips pemakaian dan penggunaan, cara, dan lain-lain. Sedangkan Edukasi yang berbentuk Audio Visual berupa Rekaman video dalam kepingan CD atau DVD. Ini penting demi kelancaran dalam penggunaan produk yang dibeli oleh konsumen.

6. Mendapatkan pelayanan yang baik dari Pelaku Usaha.

Konsumen berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak yang menjualkan produk atau barang yang dijual. Misalnya: tidak ada unsur paksaan dalam membeli produk, dan lain sebagainya.

7. Mendapatkan ganti rugi atau Garansi dari Pelaku Usaha.

Hak terakhir yang harus didapatkan oleh Konsumen adalah mendapatkan ganti rugi atau bahasa yang biasa kita kenal adalah garansi. Ganti rugi wajib didapatkan oleh konsumen, baik itu berupa ganti rugi berupa uang, diganti dengan produk yang baru, atau mendapatkan garansi perbaikan barang. Walaupun Konsumen diberi masa garansi hanya beberapa hari, itu masihlah penting agar konsumen mendapatkan jaminan garansi terhadap produk yang dibeli. Jika suatu saat produk yang dibeli rusak atau bermasalah, pada masa garansi, maka produk tersebut masih bisa dikembalikan lagi, kemudian mendapatkan haknya yaitu ganti rugi berupa uang, diganti dengan produk yang baru, atau mendapatkan garansi perbaikan barang.

Disamping Konsumen mendapatkan hak-haknya, konsumen juga mempunyai kwajiban sebagai seorang pembeli, yaitu:

  1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
  2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
  3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
  4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara baik.

Menjadi Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen tentu harus mengetahui hak dan kwajiban ini.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sering mengatakan bahwa penjual dan pembeli mempunyai ikatan hubungan yang erat dalam proses jual beli. Maka Itikat baiklah yang menjadi dasar dalam proses jual beli. Niat menipu, mencari untung sebesar-besarnya, dan lain sebagainya bukanlah itikat baik. Yang dicari oleh para pembeli dan penjual harusnya adalah saling punya peran bermanfaat kepada yang lain.

Seluruh elemen masyarakat sebagai konsumen harus mampu menjadi konsumen yang cerdas, teliti, dan cermat dalam memilih barang-barang atau produk yang akan dibeli, digunakan, dan dikonsumsi. Agar keburukan yang terjadi setelah membeli bisa dihindari. Maka, setiap orang wajib mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

Agar menjadi Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen, maka kita juga wajib memperhatikan kiat-kiat yang selalu disosialiasai (disampaikan) oleh Kementerian Perdagangan. Dan kiat-kiatnya adalah sebagai berikut:

1. Konsumen harus bisa teliti sebelum membeli barang atau jasa.

Penimbangan Barang - Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen

Penimbangan Barang – Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen

Teliti sebelum membeli termasuk teliti dalam penimbangan barang, perhatikan label, kartu manual garansi, dan tanggal kadaluarsa, pastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan standar mutu K3L (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan), dan juga saat membeli barang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan bukan keinginan.

2. Konsumen harus bisa mempertahankan dan meningkatkan tanggung jawab sosial.

Sebagai konsumen kita harus dapat mempertahankan dan meningkatkan tanggung jawab sosial di tengah-tengah masyarakat dengan cara membeli produk dalam negeri, bijaksana dalam menjaga bumi, dan pola konsumsi makanan yang sehat. Itu semua untuk kelangsungan hidup bersama yang baik.

3. Konsumen harus tahu tentang hak dan kwajibannya sebagai Konsumen.

Sebagai konsumen kita juga harus tahu bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-undang. Tidak hanya itu, kita juga harus mengetahui akses atau jalur ke lembaga perlindungan konsumen untuk memperjuangkan hak-hak kita. Dengan pengetahuan tentang hak dan kwajibannya sebagai konsumen, maka tingkat kesadaran masyarakat dalam melindungi diri sendiri serta lingkungan bisa menjadi lebih tinggi untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan tahu bagaimana langkah yang diambil jika terjadi masalah terhadap produk yang dibeli.

Kiat-kiat tersebut, insya Allah akan semakin membuat kita semakin menjadi Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen.

Disamping pihak Konsumen harus berhati-hati, Pihak Pemerintah dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia juga berupaya dalam membantu usaha konsumen dalam kehati-hatiannya yaitu dengan membuat payung hukum untuk melindungi konsumen dalam bentuk Undang-undang. Tidak hanya itu Pemerintah juga secara rutin melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran. Payung hukum yang telah dibuat oleh pemerintah ini, jika didukung oleh konsumen dengan melaksanakan hak dan kwajibannya akan berjalan sangat efektif, sehingga bisa meminimalkan terjadinya masalah. Oleh karena itu, seluruh konsumen harus berpartisipasi aktif untuk kritis saling membantu dengan Pemerintah dalam pengawasan terhadap produk yang yang beredar di pasaran. Jika ada produk yang bermasalah maka konsumen bisa melaporkan kepada jajaran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Salah satunya bisa melalui website http://ditjenspk.kemendag.go.id/.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terus-menerus berusaha meningkatkan pengawasan terhadap produk yang beredar, baik itu produk non-pangan maupun pangan. Selain bertujuan untuk memproteksi atau melindungi konsumen dalam negeri, pengawasan secara rutin dan terus-menerus akan bisa menciptakan suasana usaha yang mendukung di Indonesia. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi:

Pengawasan tersebut juga dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi dan penggunaan produk dalam negeri serta mencegah distorsi pasar dari peredaran produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi.

Itulah pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi ketika mengumumkan hasil kerja pengawasan barang dan jasa yang beredar. Informasi tersebut disampaikan di kantor Kementerian Perdagangan pada Bulan Januari 2013.

Selain itu, Nus Nuzulia Ishak yang menjabat sebagai Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen juga menyampaikan pendapat yang sama. Menurut Beliau, tugas pengawasan pemerintah dalam mengatur barang dan jasa yang beredar di pasaran. Pengawasan dilakukan agar konsumen mendapatkan kualitas perlindungan barang dan jasa. Dan mampu mengurangi barang dan jasa yang beredar di tengah-tengah  masyarakat yang sedang menyalahi peraturan-peraturan pemerintah Republik Indonesia.

Pada pengawasan Tahap VI, bulan November – Desember 2012, pemerintah telah telah menemukan 100 produk yang diduga melanggar dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Pelanggaran yang dilakukan diantaranya mengenai persyaratan terkait Standar Nasional Indonesia (SNI), ketentuan Manual dan Kartu Garansi (MKG), ketentuan label dalam Bahasa Indonesia, serta ketentuan produk yang diawasi distribusinya.

Hasil pengawasan secara keseluruhan selama tahun 2012, pemerintah telah menemukan 621 produk yang diduga bermasalah karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2011, jumlah produk yang ditemukan bermasalah ada 593 produk. Prosentasi asal produk tersebut yaitu 61% produk impor dari luar negeri dan 39% produk dari dalam negeri.

Prosentase Jenis Pelanggaran-pelanggaran Pelaku Usaha yang terjadi Indonesia adalah sebagai berikut:

  • Melanggar persyaratan SNI sebesar 34%
  • Melanggar Manual dan Kartu Garansi (MKG) sebesar 22%
  • Melanggar ketentuan label dalam Bahasa Indonesia sebesar 43%
  • Tidak memenuhi ketentuan produk yang diawasi distribusinya sebesar 1%

Sedangkan Prosentase kelompok produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

  • Produk elektronika dan alat listrik sebesar 39%
  • Produk alat rumah tangga sebesar 20%
  • Produk suku cadang kendaraan sebesar 13%
  • Produk bahan bangunan, produk makanan minuman, dan TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) sebesar 28%.

Sangat diharapkan, dengan menjadi Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen maka tingkat prosentase tersebut bisa menurun.

Langkah lain untuk menurunkan tingkat prosentase pelanggaran produk yang telah diambil oleh pemerintah sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan produk tersebut berupa pelanggaran pidana, adalah sebagai berikut:

  • 2 produk berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan (P2)
  • 3 produk tidak dapat dilanjutkan ke Kejaksaan, karena orang yang menjadi tersangka telah meninggal dunia
  • beberapa produk lainnya sedang dalam penyidikan petugas

Langkah lain yang dilakukan oleh pemerintah pada pelanggaran administrasi adalah:

  • Memberikan peringatan tertulis kepada para pelaku usaha dari 348 produk
  • Permintaan penarikan 8 produk
  • Pembinaan terhadap asosiasi
  • Pemanggilan para pelaku usaha untuk keperluan penyidikan dan pengumpulan data

Upaya mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih maksimal, maka Kemendag (Kementrian Perdagangan Republik Indonesia) telah menetapkan dua sasaran program pengawasan barang yang beredar di tahun 2013, diantaranya sebagai berikut:

  1. Pemerintah melalui Kemendag akan meningkatkan Pengawasan yang ekstra dan lebih ketat terhadap barang yang beredar di daerah perbatasan, melalui: kegiatan Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB), pelaksanaan pengawasan secara berkala dan atau khusus, crash program, penerapan pengawasan label dalam Bahasa Indonesia dan MKG, dan yang terakhir yaitu pengawasan distribusi.
  2. Kedua, Kemendag akan berusaha memaksimalkan penegakan hukum, melalui peningkatan kualitas koordinasi aparat penegakan hukum serta pendampingan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK)  yang ada di daerah.

Langkah serius dari pemerintah yang diwakili oleh Jajaran Kementrian Perdagangan pada awal Januari 2013, adalah menandatangani Nota Kesepahaman terkait program pengawasan barang dari Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan bersama dengan Kepala Bareskrim POLRI Irjen Pol Sutarman, yang disaksikan oleh Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia menjelaskan, dengan kerjasama ini sangat diharapkan bisa meningkatkan kerjasama dalam penanganan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan metrologi legal. Kerjasama dari pihak penanganan tindak pidana ini dilakukan oleh:

  • Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK)
  • Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal (PPNS-MET)
  • Mendapatkan dukungan penuh dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nus Nuzulia Ishak dengan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang juga selaku Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Lucky S. Slamet tentang Kerjasama Pengawasan Barang Untuk Produk Non Pangan, Pangan Olahan, dan Pangan Segar (makanan segar). Salah satu contohnya sebagaimana gambar berikut:

Makanan Segar - Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen

Makanan Segar – Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen

Dirjen SPK Nus Nuzulia Ishak menyampaikan bahwa kerjasama ini akan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan barang yang beredar meliputi produk non pangan, pangan olahan, dan pangan segar. Yang bertujuan untuk melindungi konsumen sebagai pembeli produk.

Tidak hanya itu, kerjasama ini juga dapat menjadi tempat pertukaran informasi berkaitan dengan pengawasan peredaran produk non pangan, pangan olahan dan pangan segar yang beredar di pasaran. Dan tentu juga untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia.

Sasaran objek pengawasan untuk produk non pangan, antara lain:

  1. Pemenuhan standar
  2. Pencantuman label
  3. Petunjuk penggunaan (manual)
  4. Kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia

Sedangkan untuk produk pangan segar dan pangan olahan antar lain:

  1. Aspek keamanan
  2. Aspek mutu dan gizi
  3. Pencantuman label.

Dengan adanya Nota Kesepahaman ini, maka penegakan hukum akan bisa dilakukan secara lebih intensif dan maksimal sehingga mampu meminimalkan keberadaan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tidak hanya untuk perlindungan konsumen, sasaran lainnya juga untuk mengamankan pasar dalam negeri, dan mendukung terciptanya kepastian hukum dalam berusaha yang bertujuan untuk menarik investasi di Indonesia.

Disamping tujuan-tujuan itu semua, kerjasama ini juga dilakukan untuk mengantisipasi barang atau produk yang beredar di Indonesia bisa memenuhi Standart Mutu K3L, yaitu: keselamatan, keamanan dan kesehatan serta lingkungan hidup. Layak digunakan, dimanfaatkan, serta dikonsumsi secara aman oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

Selayaknya kita sebagai Konsumen nano spray yang cerdas memperhatikan hak dan kwajiban serta memberikan kontribusi dalam membantu bekerja sama dalam pengawasan produk yang beredar di pasaran. Jika ada produk yang bermasalah dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka segeralah untuk melaporkan kepada pihak terkait yang telah Penulis sebutkan di atas, seperti Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.  Semoga kita sebagai Konsumen bisa menjadi Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen sehingga mampu terhindar dari produk-produk berupa barang atau jasa yang bermasalah yang nantinya bisa merugikan Konsumen atau mencelakakan Konsumen. Amin. Sekian Penulis berbagi pengetahuan tentang Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen.