Oleh: Muhammad Bajuri

Banyak peneliti yang telah kalah secara pemikiran dan kejiwaan di hadapan serangan pemikiran Barat. Banyak pula yang sudah terpengaruh dengan model sistem pemerintahan kontemporer, semisal sistem republik. Mereka ini begitu terpesona dan menganjurkan ide pembatasan masa jabatan kepala negara. Alasan mereka, pembatasan ini akan menyelamatkan masyarakat dari perbudakan dan kesewenang-wenangan para penguasa. Padahal ada-tidaknya perbudakan dan kesewenang-wenangan para penguasa itu bersumber dari sistem itu sendiri (Samarah, an-Nizhâm as-Siyâsi fi al-Islâm Nizhâm al-Khilâfah ar-Râsyidah, hlm. 68-69).

Telaah Kitab kali ini akan membahas Rancangan UUD (Masyrû’ Dustûr) Negara Islam pasal 39, yang berbunyi: “Tidak ada batas waktu bagi jabatan Khalifah. Selama Khalifah mampu mempertahankan dan melaksanakan hukum syariah serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, maka ia tetap menjabat sebagai khalifah, kecuali terdapat perubahan keadaan yang menyebabkan dirinya tidak layak lagi menjabat sebagai khalifah sehingga ia wajib segera diberhentikan.” (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 165).

Nas Baiat Bersifat Mutlak

Nas baiat yang terdapat di dalam banyak hadis semuanya bersifat mutlak dan tidak terikat dengan jangka waktu tertentu. Hal ini didasarkan pada sabda riwayat penuturan Anas bin Malik ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

” اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ