Sebagaimana yang dilangsir dalam situs  http://www.aljazeera.com (13/8) , para pekerja di restoran cepat saji Amerika hanya dibayar $ 7,25 (sekitar Rp 74 ribu) per jam, suatu jumlah yang membuat keluarga para pekerja itu sulit bertahan hidup.

Akibatnya, di seluruh Amerika Serikat, para pekerja restoran makanan cepat saji telah melakukan mogok kerja dan bekerja dengan sistim piket, dimana mereka menuntut kenaikan gaji dari $ 7,25 menjadi $ 15 per jam, dan hak untuk ikut dalam organisasi serikat buruh.

Banyak orang yang bertanya apakah perusahaan mampu untuk melakukan hal ini. Tapi pertanyaan yang lebih mendesak adalah apakah para pekerja mampu bertahan dengan upah sebesar itu? Tidak.

Penduduk di kota-kota besar Amerika tidak bisa bertahan hidup dan membangun keluarga dengan upah $ 7,25 per jam, terutama ketika para majikan mereka  mengurangi jam kerja untuk menghemat pengeluaran gaji atau asuransi kesehatan.

Para pekerja yang punya bayi harus mengeluarkan uang untuk susu formula, membelikan sepatu anak-anaknya, membayar sewa rumah, membeli makanan, dan membeli obat saat mereka sakit, dll. Banyak para keluarga pekerja itu menemukan bahwa mereka tidak dapat melakukan semua hal itu dengan upah mereka saat ini.

Restoran Makanan Cepat Saji: Untung Besar dan Upah Rendah

Menurut suatu laporan, upah para pekerja itu saat ini bahkan lebih rendah dari upah pada tahun 1950-1970an. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh para ekonom di Pusat Penelitian Ekonomi dan Kebijakan, jika upah minimum, sejak tahun 1968, bisa mengimbangi Indeks Harga Konsumen – yang merupakan ukuran terbaik daya beli – upah mereka saat ini seharusnya adalah $ 10,57, atau $ 3,50 lebih tinggi dari upah sekrang.

Upah minumum itu juga rendah jika dibandingkan dengan tingkat produktivitas pekerja, yang berarti bahwa para pekerja yang menghasilkan uang, tidak boleh mengambil banyak keuntungan.

Jadi pertanyaannya bukanlah apakah perusahaan makanan cepat saji itu mampu atau tidak mampu untuk membayar upah lebih tinggi sebagai upah yang layak bagi pekerjanya. Masalahnya adalah bos-bos perusahan itu tidak suka melakukan perubahan itu. Sebagian mereka akan keluar dari bisnis ini, sebagaimana yang terjadi pada perkebunan setelah era Perang Saudara. Juga seperti yang terjadi pada pabrik-pabrik pada akhir abad lalu yang dipaksa memberhentikan para pekerja anak dan mentaati aturan keselamatan pekerja: ini adalah perubahan yang mahal.

Sebagian orang telah berdebat darimana perusahaan bisa menaikkan gaji hingga $ 15. Dilihat dari laporan tahunan McDonald, kenaikan gaji minimal akan mempengaruhi keuntungan besar perusahaan. Sebagian komentator pendukung bisnis ini mengatakan karena mereka kenaikan upah bisa diambil dari pembayaran royalty yang jumlahnya sudah tetap ke McDonald – bukan diambil dari pendapatan yang bisa dibawa pulang para pemilik waralaba.

Sebagian lagi mengatakan kenaikan upah bisa diambil dari kenaikan harga makanan cepat saji itu. Namun, masalahnya adalah banyak konsumen makanan cepat saji itu adalah orang miskin, yang pasti akan merasa keberatan bahkan dengan kenaikan harga yang sedikit sekalipun.

Namun dalam jangka panjang, kenaikan upah para pekerja makanan cepat saji itu akan mendorong para boss perusahaan-perusahaan lain untuk membayar para pekerjanya lebih tinggi agar bisa bersaing dengan perusahaan makanan cepat saji itu untuk mendapatkan pekerja yang lebih baik. Lebih jauh lagi, kenaikan upah pekerja makanan cepat saji harus disertai dengan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan upah di semua industri saat ini yang memang berupah rendah, sehingga memberi mereka daya beli yang lebih tinggi pula.

Ini adalah yang terjadi di negara-negara dengan upah tinggi, di mana para pekerja makanan cepat saji mendapatkan lebih banyak upah.  Bisa dibayangkan bagaimana yang terjadi di negara-negara dengan upah minimum yang lebih rendah. Inilah suatu bukti buruknya penerapan ekonomi kapitalisme dalam bisnis.

Nilai-nilai dasar Kapitalisme berkontribusi dalam membangun cara pandang yang eksploitatif terhadap kaum miskin dan pekerja yang lemah.  Dalam sistem Islam, politik perburuhannya mampu menjawab persoalan eksploitasi pekerja ini antara lain dikarenakan hubungan setara yang unik antara pengusaha dan pekerja, pekerjaan yang ditransaksikan hanyalah pekerjaan yang halal, dan penentuan upah yang adil.

Problem perburuhan dalam sistem kapitalis juga muncul ketika negara lepas tangan sebagai penanggungjawab utama kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, adalah kewajiban negara menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat, berupa sandang,pangan, dan perumahan yang layak, kalau individu rakyat tidak mampu, atau keluarga terdekatnya tidak bisa membantu. Beban rakyat juga lebih ringan karena dalam Islam pendidikan dan kesehatan adalah hak setiap individu rakyat tanpa bayar (gratis). (rz)

Source: Religi