HTI Press. Surabaya – Sabtu, 28 September 2013 Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia DPD 1 Jawa Timur menyelenggarakan diskusi publik mahasiswa “Kupas Tuntas Tata Kelola Perguruan Tinggi: Wujudkan Pendidikan Bebas Biaya dan Berkualitas dengan Khilafah” di Gedung Pertemuan Putera Surabaya (PUSURA).

Acara yang berjalan dari pukul 08.30 hingga pukul 12.00 itu dihadiri sekitar 200 mahasiwa dan aktivis dari berbagai universitas se-Surabaya. Semangat perubahan pun nampak dari pernyataan maupun pertanyaan mengeluhkan problem tata kelola pendidikan tinggi baik pembiayaan maupun kurikulum. Bahkan salah satu peserta yang kebetulan aktif di BEM Universitas Airlangga menyampaikan bagaimana kerasnya upaya melobi ke pihak kampus agar sistem pembiayaan UKT ini tidak diterapkan, namun tetap saja UKT diterapkan.

Ibu Dyah Hikmawati dosen FST UNAIR selaku pembicara pertama menyatakan, “Biaya kuliah yang semakin lama semakin sulit dijangkau terjadi karena adanya pergeseran paradigma negara ini terkait pendidikan, pendidikan yang pada awalnya untuk mencerdaskan bangsa menjadi jasa yang dikomoditaskan”. Lebih jauh, pendidikan yang seharusnya menjadi suatu kebutuhan primer, sekarang ini berubah menjadi seolah-olah barang sekunder, bahkan tersier. Pelan tapi pasti negara melepaskan tanggung jawabnya dalam pendidikan tinggi, hal ini tampak dari berbagai kebijakan pemerintah mulai dari UU BHP (digagalkan MK) hingga UU PT yang semakin menurunkan angka partisipasi kuliah anak bangsa.

Beliau juga menyampaikan bahwa perguruan tinggi sekarang lebih banyak berfokus pada status dibandingkan dengan kualitas yang tinggi. Kesibukan universitas untuk mendapat pengakuan Internasional menjadikan tidak hanya beban dosen yang bertambah, namun beban mahasiswa juga bertambah. Hal ini mengakibatkan mahasiswa maupun dosen menjadi sangat pragmatis dan individualis dan sangat jauh dari penyelesaian problematika bangsa.

Nida’ Sa’adah, S.E., Ak. MEI DPP muslimah HTI selaku pembicara menyampaikan bagaimana Politik Ekonomi Islam untuk Pendidikan yang bebas biaya dan berkualitas, “Ilmu ibarat air. Manusia tanpa air tidak bisa melanjutkan kehidupan. sehingga ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu hal yang sangat penting”. Sehingga dari sini, menjadi tanggung jawab suatu negara untuk memudahkan rakyatnya dalam memperoleh pendidikan. “Pembiayaan negara atas kebutuhan pokok masyarakat dalam pendidikan harus mandiri, tidak boleh menggunakan dana asing. Karena pemanfaatan dana asing akan menjadi alat penjajahan bagi sebuah bangsa demikian pula kurikulum harus berbasis aqidah ” tegas beliau .

Lebih jauh Ustadzah Nida’ menambahkan bahwa selama sistem-sistem yang berkaitan dengan pendidikan, seperti sistem ekonomi dan politik masih bersifat kapitalistik dan tidak sesuai dengan Islam, maka akan sangat susah untuk mewujudkan pendidikan yang bebas biaya dan berkualitas. Sistem politik ekonomi Islam yang menetapkan pendidikan sebagai kebutuhan primer public secara gratis dan berkualitas hanya bisa diimplementasikan dalam system kenegaraan Islam, yaitu Khilafah Islam.

Oleh karena itu, dalam closing statement beliau mengajak semua untuk bersama-sama memikirkan masalah pendidikan ini kemudian mengembalikan semuanya pada aturan yang benar, yaitu yang berasal dari Allah SWT dengan tegaknya negara Khilafah.

“Kita tidak perlu bersusah payah membentuk barisan sendiri untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya masalah pendidikan dan bagaimana seharusnya pendidikan dikelola dengan aturan yang benar. Kita hanya perlu meneruskan barisan yang sudah terbentuk dan menyerukan suara yang sama, yaitu syariah dan Khilafah,” tutur Ustadzah Nida’.

Para pembicara

Pembicara 1,
Ibu Dyah Hikmawati

Pembicara 2,
Ustadzah Nida’ Sa’adah, S.E., Ak. MEI

Para peserta

Sesi diskusi

Source: Religi